Sekolah Berdasarkan Sistem Zonasi, Setuju atau Tidak?

Sekolah Berdasarkan Sistem Zonasi, Setuju atau Tidak

Sekolah Berdasarkan Sistem Zonasi, Setuju atau Tidak?

Sekolah Berdasarkan Sistem Zonasi, Setuju atau Tidak
Sekolah Berdasarkan Sistem Zonasi, Setuju atau Tidak

Jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai protes orang tua murid, padahal sistem ini diterapkan untuk mengatasi ketimpangan kualitas sekolah satu dengan yang lainnya.

Protes terhadap sistem zonasi ini gencar dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis

(20/6). Aksi massa itu bahkan berlangsung hingga malam hari.

Baca juga: Kisruh Sistem Zonasi, Mulai Demo Hingga Jokowi Diminta Pecat Mendikbud

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons keluh kesah warga. Dia mengakui, sistem itu perlu dikaji ulang karena menimbulkan banyak masalah.

“Tanyakan kepada Menteri Pendidikan. Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi,” kata Jokowi usai menyerahkan 3.200 sertifikat kepada warga Gresik di GOR Tri Dharma, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Jokowi Minta PPDB Zonasi Dievaluasi

Nama Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy disebut-sebut demonstran yang protes terhadap kebijakan sistem zonasi. Bahkan para demonstran ingin Jokowi memecat Muhadjir.

Dari DPR, Komisi X yang membidangi DPR telah mengagendakan rapat kerja dengan mengundang Muhadjir, rencananya digelar Senin (24/6) besok. Mereka akan membahas soal sistem zonasi ini. Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian berpandangan Indonesia belum siap menerapkan sistem zonasi, karena kondisi sarana dan prasarana belum sama baik antara satu sekolah dengan yang lainnya. Kuantitas dan kualitas guru juga belum merata.

Baca juga: Mendikbud Menjawab Kontroversi Sistem Zonasi

“Ini belum siap. Prasyaratnya (pemerataan) belum dipenuhi, tapi sistem zonasi sudah dilakukan,” ujar Hetifah kepada wartawan, Jumat (21/6/2019).

Hetifah tak setuju bila kebijakan zonasi dibatalkan karena itu bakal mengakibatkan sistem kembali dari nol lagi. Namun, dia setuju sistem itu dievaluasi. Fraksi PKS juga mendorong adanya evaluasi terhadap sistem zonasi.

“Solusinya, pertama, evaluasi menyeluruh kebijakan sistem zonasi. Kedua,

beri keleluasaan pada daerah untuk menyesuaikan kondisinya,” kata Ketua DPP PKS yang duduk di Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amaliah, kepada wartawan.

Baca juga: Komisi X: Sistem Zonasi Sekolah Diterapkan saat Kondisi Belum Siap

Giliran Muhadjir yang menjelaskan kebijakannya ini. Sistem zonasi menimba inspirasi dari negara maju seperti Amerika, Australia, Jepang, negara-negara Skandinavia, Jerman, dan Malaysia bisa maju antara lain karena menerapkan sistem zonasi. Persoalan yang dihadapi negara-negara itu pun pada awalnya sama dengan Indonesia, terkait infrastruktur dan kualitas guru yang belum merata. Secara bertahap mereka terus menyempurnakannya sehingga maju seperti sekarang.

“Jadi kalau dibilang sebaiknya menunggu semua infrastruktur sudah baik secara merata

, ya tidak perlu ada zonasi. Justru sistem zonasi ini diterapkan untuk mengoreksi dan mengejar ketimpangan secara radikal,” Muhadjir menegaskan.

Ini adalah isu pendidikan, isu yang luar biasa penting bagi masa depan bangsa. Anda harus bersuara, setuju atau tidak dengan kebijakan sistem zonasi ini?

 

Sumber :

https://www.lapor.go.id/profil/1824745