Perkembangan Ilmu Hukum

Perkembangan Ilmu Hukum

Perkembangan Ilmu Hukum

Ilmu hukum telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sebelum dikenal sebagai ilmu yang khas sebagaimana dipelajari dalam kelas-kelas ilmiah selama ini. Secara umum, perjalanan atau perkembangan ilmu hukum dapat ditarik benang merah historis ke dalam dua konsep, yakni konsep hukum sebagai nilai dan konsep hukum sebagai peraturan.

  1. Hukum sebagai Nilai

Pada mulanya, hukum dipahami sebagai suatu nilai. Nilai-nilai tertentu harus menjadi ide atau isi hukum. Dikatakan Theo Huibers, pada awalnya hukum identik dengan keadilan (iustitia): ide yang dicita-citakan dalam perumusan hukum.[3]Namun, keadilan bukan satu-satunya nilai yang mendasari hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum tersusun dari tiga nilai dasar, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian. Di antara ketiga nilai tersebut, terdapat hubungan tarik-menarik yang menghasilkan ketegangan (Spannungsverhaltnis). Hal ini terjadi karena ketiganya berisi tuntutan yang berlainan dan mengandung potensi untuk saling bertentangan.[4]

Pemahaman hukum sebagai nilai, menurut Satjipto Rahardjo, menimbulkan konsekuensi atas pilihan metode yang dipakai untuk melihat hukum. Metode tersebut bersifat idealis yang senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai(-nilai) tertentu. Metode itu membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai(-nilai) dan apa yang seharusnya dilakukan hukum untuk mewujudkannya.[5]

  1. Hukum sebagai Peraturan

Hans Kelsen (1881-1973) suatu kali pernah melontarkan pertanyaan: hukum itu apa? Untuk menghindari salah paham tentang arti hukum yang sebenarnya, ia kemudian memisahkan hukum dari nilai-nilai dan segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum seperti unsur-unsur psikologis, politis, sosiologis, historis, dan etis. Hukum dilepaskan dari ide-ide dan isinya. Hukum dipahami sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis.

Perkembangan selanjutnya dari konsep hukum sebagai nilai yang cenderung abstrak itu memang akhirnya berujung pada pemaknaan hukum sebagai sesuatu yang konkret, yakni peraturan. Peraturan dibuat oleh pihak yang berkuasa, yang secara sah memiliki kewenangan untuk memerintah dengan berpegang pada peraturan-peraturan. Ada landasan rasional di sini, yakni bila pemerintah mengeluarkan suatu peraturan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku yuridis dan bersifat mewajibkan. Seseorang bisa dikritik kelakuannya atau dituntut di pengadilan karena

Sumber :

https://callcenters.id/