Pengaturan dan Pembatasan Sumber Kekuasaan

Pengaturan dan Pembatasan Sumber Kekuasaan

Pihak legislative harus dapat membuat batasan-batasan penggunaan kewenangan aparatur dan pejabat birokrasi melalui berbagai regulasi, serta mengawasi berjalannya regulasi itu secara ketat. Undang-undang juga harus menetapkan batas-batas kewenangan pejabat birokrasi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kewenangan itu. Penggunaan fasilitas, seperti mobil dinas, perlu diatur secara ketat. Mobil dinas tidak boleh dibawa pulang, melainkan harus di pool dalam garasi kantor, sehingga terbebas dari penyalahgunaan.

Aset kekuasaan untuk bertindak atas nama Negara, misalnya harus terdefinisikan secara ketat, sehingga aparatur birokrasi seperti badan kepolisian atau militer tidak bisa sewenang-wenang menyiksa, menembak atau membunung seseorang dengan dalih “atas nama Negara”.

  1. Memperkuat Partisipasi Publik (Public Participation)

Masyarakat harus diberdayakan, diberi kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Harus diingat bahwa tanpa adanya kemampuan masyarakat dan pemberian kesempatan, partisispasi tidak akan dapat berjalan. Karenanya tindakan pemeberdayaan (empowerment) agar masyarakat tahu hak dan kewajibannya,serta tersedianya iklim yang kondusif (availability of chance) harus berjalan seiring. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang menjadikan rakyat mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, serta penguatan civil society, memiliki fungsi yang sangat penting agar rakyat mengerti bagaimana mereka harus memperlakukan dan mengontrol birokrasi supaya berjalan sesuai dengan tugas dan posisinya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan Negara.

  1. Menjadikan Birokrasi Sebagai Institusi Terbuka

Dengan adanya transparasi atau keterbukaan, kinerja birokrasi dapat dilihat atau diakses langsung oleh masyarakat. Tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu proses birokrasi, misalnya masyarakat harus hatu bagaimana suatu prosedur birokrasi lahir, bagaimana proses pembuatan proyek fasilitas umum, bagaimana tatacara pengurusan proses dokumen semacam sertifikat tanah, paspor dan sejenisnya secara apa adanya. Tentu saja, tentang bagaimana proses transparasi yang memungkinkan masyarakat memiliki akses untuk melihat kinerja dan regulasi tentang birokrasi itu perlu diatur dalam regulasi yang formal.

cara mendapatkan diamond gratis free fire 2020,pakai aplikasi satu ini,Dijamin Ampuh!