Pemda Setengah Hati Alokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Pemda Setengah Hati Alokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Pemda Setengah Hati Alokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Pemda Setengah Hati Alokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen
Pemda Setengah Hati Alokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati,

menilai belum ada perubahan signifikan dalam pembangunan pendidikan Indonesia. Penyebabnya, tidak adanya komitmen anggaran khusus pendidikan dari pemerintah daerah. ”Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah, DPRD-nya tidak punya kewenangan mengawasi, karena itu dana dari pusat. Jadi, kita harus melihat dua sisi, kebutuhan dan pengawasan,” ujarnya.

Ia mengaku perlu kejelasan aturan keuangan mengenai posisi kewajiban alokasi 20 persen pendidikan bagi pemerintah daerah. ”Perlu ada regulasi yang jelas mengenai kewajiban anggaran 20 persen untuk pendidikan supaya pemerintah daerah itu taat,” ujarnya. Sementara itu, Mendikbud, Muhadjir Effendy, mengaku masih memantau kondisi masing-masing sekolah dan memperhatikan penyebaran mutu sekolah di setiap daerah. ”Untuk penggunaan DAK fisik sudah kita tetapkan kriterianya dari kemendikbud. Semoga ditaati. Benar kata Bu Esti kita tidak memiliki daya tekan kepada pemda. Kita membutuhkan regulasi yang lebih kuat,” katanya.

Menurut Muhadjir, hanya tujuh pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran khusus pendidikan

lebih dari 20 persen dalam APBD tanpa memasukkan dana pusat yang ditransfer ke daerah. Daerah lainnya masih di bawah itu. Di antara pemda yang menerapkan anggaran khusus 20 persen pendidikan, yakni Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kutai Kartanagara, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bangli.

”Hanya 20 persen provinsi yang mengalokasikan APBD untuk pendidikan, tapi itu termasuk transfer daerah.

Ada 18 dari 34 provinsi yang mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan. Lalu, hanya tujuh pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan tanpa transfer daerah atau murni dari PAD,” ujarnya. Mendikbud menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan APBN terus meningkat. Alokasi untuk transfer daerah juga mendapatkan porsi cukup besar, mencapai lebih dari 62 persen pada APBN 2019. ”Pada 2018 transfer daerah sebesar Rp279,4 triliun dan 2020 mencapai Rp308,38 triliun,” ujarnya.

 

Baca Juga :