Pelestarian Budaya (Tradisi Lama)

Pelestarian Budaya (Tradisi Lama)

Keberhasilan penguasaan dan pemberdayaan hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pernantapan budaya hak-hak asasi manusia dan bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar kepada seluruh anggota masyarakat. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia perlu memperhitungkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, agama, dan tradisi bangsa dengan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan.

  1.   Pemberdayaan Hukum

Untuk menegakkan hak asasi manusia, harus ada kesiapan struktural dan kultur politik yang lebih demokratis. Hak asasi manusia tidak mungkin dapat ditegakkan oleh pemerintahan yang represif. Eksistensi hak asasi manusia tergantung sejumlah faktor, seperti:

  1. Hukum positif dan konstitusi.
  2.   Tingkat solidaritas politik.
  3.    Tingkat konsensus atas nilai-nilai tersebut.
  4. Tingkat stabilitas politik.
  5.    Tipe sistem hukum dari pemerintah.
  6. Tingkat perkembangan ekonomi.
  7.   Tingkat kepercayaan terhadap produk hukum badan-badan legislatif dan peradilan.
  8.   Sifat dari komunikasi internal serta faktor pendidikan dapat mendukung pembangunan hak-liak asasi manusia.
  9.   Pengesahan Perangkat Nasional

Untuk menegakkan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlu pengesahan perangkat­-perangkat nasional hak asasi manusia. Pemerintah minimal mengesahkan piagam hak asasi manusia sedunia (Universal Declaration of Human Rights) yang disahkan oleh Majelis Umurn PBB tanggal 10 Desember 1948.

Piagam ini mempunyai fungsi, antara lain:

  1. Sebagai standar umum pelaksanaan hakasasi manusia untuk seluruh rakyat dan negara.
  2.   Sebagai kode perilaku yang dapat menjadi parameter kebijakan sebuah pemerintahan.
  3. Rekonsiliasi Nasional

Cara lain yang harus ditempuh untuk menegakkan hak asasi manusia adalah dengan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Kornisi ini berfungsi sebagai lembaga ekstra yuridis untuk menegakkan kebenaran dengan rnengungkap penyalahgunaan kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lampau demi kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan pengalaman negara lain, menurut Kardino Laksono ada tiga langkah penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau yaitu sebagai berikut,

  1. Memulihkan hak-hak korban dan keluarganya melalui proses reparasi.
  2. Pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan pelaku kemungkinan amnesti dengan tidak mengabaikan rasa keadilan.
  3. Perlunya referensi kebijakan dari lembaga peradilan untuk memungkinkan terciptanya penegakan hukum.

    UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM